BPK Diminta Audit Perencanaan Gedung Baru DPR

"Saya mengusulkan agar DPR mengundang BPK untuk mengaudit perencanaan," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2011.

Menurut Mahfud, itu penting dilakukan untuk transparansi dan menjawab keraguan masyarakat. Karena selama ini pembangunan gedung yang rencananya menghabiskan anggaran lebih dari Rp1 triliun tidak efisien dan hanya menghabiskan anggaran negara.

Tapi, apakah audit bisa dilakukan saat pembangunan belum berjalan? "Kalau DPR yang minta, BPK bisa masuk," jawab Mahfud.

Mahfud mengaku, sebagai anggota DPR yang dibutuhkannya bukanlah gedung baru untuk anggota dewan. "Tapi gedung untuk law center, budget center, perpustakaan, dan pusat data," ucapnya.

Kebutuhan ini menurut Mahfud perlu dipenuhi untuk memperkuat fungsi anggota dewan dalam memahami anggaran dan legislasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan pimpinan dewan berkomitmen agar bisa berjalan secara transparan. "Tidak boleh ada akal-akalan sedikit pun, harus diselenggarakan lelang secara transparan, sesuai dengan substansi Perpres," katanya. "Kami telah meminta sejak awal untuk undang pihak manapun, untuk meneliti, memeriksa."

Priyo kemudian mengatakan pembangunan gedung tidak semewah yang dibayangkan orang. "Tidak benar, setelah kita bandingkan," ujarnya.

Priyo pun minta fraksi-fraksi menahan diri mengomentari pembangunan gedung itu. "Saya mohon seluruh fraksi untuk menahan diri, jangan bikin fraksi lain tidak enak, tolong diluruskan," katanya.