Junta Baru Mesir Larang Pembentukan Partai Agama

Perubahan UU no 40 tahun 1977, yang mengatur pembentukan partai politik, memungkinkan UU itu didirikan dengan pemberitahuan, Al-Masry Al-Youm Mesir melaporkan pada hari Rabu.

Sebuah pemberitahuan pendirian partai yang ditandatangani oleh 1.000 anggota pendiri perlu disampaikan kepada majelis tinggi parlemen Mesir, Komite Urusan Partai Politik Dewan Syura (PAC).

Partai ini dapat memulai kegiatan politiknya asalkan tidak menerima keberatan dari PAC.

Pendiri partai baru itu kemudian harus, dengan biaya sendiri, mempublikasikan nama-nama mereka di dua surat kabar harian yang beredar luas dalam waktu delapan hari untuk menyampaikan pemberitahuan.

Berdasarkan undang-undang baru, pembentukan partai politik berdasarkan alasan agama atau geografis, atau diskriminasi antara warga negara atas dasar jenis kelamin, asal, bahasa, agama atau kepercayaan telah dilarang.

Undang-undang baru ini juga melarang partai politik dengan afiliasi asing untuk didirikan, dan melarang sumbangan dalam bentuk apapun dari orang asing. UU itu mengatakan partai-partai dapat mendanai diri sendiri melalui kegiatan non-komersial dengan ketentuan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk melayani prinsip-prinsip partai.

Rezim Presiden Mesir Hosni Mubarak yang digulingkan biasanya mengontrol pembentukan partai melalui PAC, yang mencegah para partai bersaing dalam kegiatan politik.

Pada tanggal 11 Februari Mubarak dipaksa untuk turun menyusul protes nasional yang menuntut dirinya untuk mengakhiri pemerintahannya

Selama pemerintahan Mubarak, PAC berhasil dalam mencegah partai politik dari melakukan kegiatan politik dan mencegah pembentukan partai-partai tertentu, seperti Partai Wasat, selama lebih dari 15 tahun.

Partai Al-Wasat adalah kelompok sempalan dari Ikhwanul Muslimin yang didirikan pada tahun 1996 untuk menciptakan sebuah gerakan politik yang mempromosikan versi toleran Islam dengan kecenderungan liberal. Upayanya agar terdaftar secara resmi ditolak empat kali, terakhir pada tahun 2009.

Berdasarkan perubahan disetujui, PAC telah berubah menjadi sebuah komite peradilan yang dipimpin oleh wakil pertama dari Pengadilan Kasasi dan akan mencakup dua wakil dari wakil presiden Dewan Negara.

Sebelumnya Ikhwanul Muslimin, kelompok oposisi terbesar Mesir, mengatakan akan membentuk partai politik bernama Kebebasan dan Keadilan, seorang anggota seniornya Essam El-Erian mengatakan kepada Daily News Mesir pada hari Selasa.

"Ikhwanul Muslimin telah menetapkan lembaga khusus di dalam kelompoknya untuk membentuk peraturan partai dan prinsip-prinsip sebelum mengambil prosedur hukum yang diperlukan," tambahnya.

Upaya sebelumnya kelompok itu untuk secara resmi diakui ditolak oleh pemerintah karena kelompok ini telah resmi dilarang sejak tahun 1954 dan amandemen konstitusi baru-baru ini melarang pembentukan partai berbasis agama. Koptik juga tidak diizinkan untuk mendirikan partai politik.

"Ini adalah waktu terbaik untuk membentuk partai politik di Mesir setelah Revolusi 25 Januari, terlepas dari pemilihan parlemen," bantah El-Erian.

Ikhwanul Muslimin akan memungkinkan semua segmen masyarakat Mesir, termasuk orang Kristen Koptik, untuk bergabung dengan partai mereka.

"Bahkan jika pihak tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip agama, apakah orang Kristen melawan Islam?" Tanya El-Erian. "Tapi ini adalah partai sipil dan semua orang Mesir yang menerima program dan orientasiya dipersilahkan untuk bergabung."

Amr Hashim, peneliti senior di Pusat Studi dan Strategi Politik Al-Ahram berpendapat bahwa menyambut Koptik ke partai Ikhwanul Muslimin adalah sebuah "pertanda baik, selama partai tidak didasarkan pada prinsip-prinsip sektarian atau militer."

Ikhwanul ini bukan yang pertama mengumumkan niatnya untuk membentuk sebuah partai.

Amr Hamzawy, seorang profesor ilmu politik dan direktur penelitian dan asosiasi senior di Carnegie Middle East Center di Beirut, mengatakan dalam laporan baru-baru ini bahwa ia telah berupaya mendirikan sebuah partai liberal yang bertujuan untuk membangkitkan kembali kehidupan politik di Mesir.

Pada hari Sabtu, sebuah kelompok Islam moderat yang telah mencari izin resmi untuk beroperasi selama 15 tahun, diberikan pengakuan oleh pengadilan Mesir sebagai tanda peningkatan keterbukaan politik setelah jatuhnya Presiden Hosni Mubarak.