Kisruh Koalisi Buka Tabir Kurangnya Efektivitas SBY di Setgab

"Yang krusial adalah pembuatan kontrak baru. Perlu dilakukan pembaharuan yang sifatnya formil," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Romahurmuzy, sebelum rapat paripurna di Gedung DPR, Kamis (7/4/2011).

Kata Romy, sapaan akrabnya, Setgab perlu memiliki dokumentasi politik yang sifatnya lebih formal daripada yang ada sekarang, meski dalam ketatanegaraan tidak diatur tentang itu. Soalnya, sebelumnya lebih banyak kesepakatan yang sifatnya lisan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Setgab dan pimpinan partai anggota Setgab.

Yudhoyono, menurut dia, kurang memiliki keterlibatan secara efektif di dalam Setgab. Hal itu terlihat dari absennya Yudhoyono dalam rapat-rapat Setgab sejak dibentuknya. "Tidak ada rapat Setgab yang dipimpin langsung oleh SBY. Padahal perlu terlibat secara langsung," ujarnya.

Romy mengatakan, selama ini Setgab selalu melakukan rapat berdasarkan kebutuhan, bukan perencanaan. Setgab lebih sering menggelar agenda yang bersifat sporadis dan taktis, sedangkan yang strategis belum pernah dijalankan. "Agenda strategis jarang dijalankan dibandingkan yang sifatnya taktis, misalnya pemilihan pejabat publik."

Sementara, ia mencontohkan, soal Parliamentary Treshold yang merupakan agenda strategis, tidak dibahas secara intensif di dalam Setgab. Padahal, lanjutnya, pembahasan Parliamentary Treshold berpengaruh terhadap pemberlakuan sistem multipartai sederhana atau kompleks seperti sekarang. "Perlu adanya revitalisasi kontrak politik di dalam Setgab," kata dia.

Sebelumnya, Partai Demokrat merespons keras penolakan Golkar dan PKS menyangkut evaluasi kontrak koalisi. Jika Golkar dan PKS menolak kontrak koalisi baru, maka artinya kedua partai ini juga menolak berkoalisi.

"Itu namanya mereka tidak mau berkoalisi dong. Kontrak kan harus disepakati semua anggota koalisi. Koalisi harus ada aturan main yang jelas," ujar Wasekjen DPP PD, Saan Mustafa, kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Saan menuturkan, kontrak koalisi ini perlu dievaluasi menyusul perbedaan yang kerap terjadi di internal koalisi. Partai koalisi kerap berbeda pendapat dalam pengambilan keputusan di DPR.

"Kalau misalnya di DPR tidak mau koalisi tidak mau menyetujui kesepakatan setgab, dasarnya apa. Tidak ada yang berkeinginan memandulkan DPR, kita menjaga agar lembaga DPR terhormat kuat berwibawa," papar Saan.

Dalam kontrak koalisi itu, menurut Saan, juga diatur adanya sanksi. Hal ini penting untuk menjaga agar partai koalisi berada pada rel setgab koalisi.

"Sanksi itu penting, sanksi itu akan dibuat. Pasti ada reward and punishment seperti apa. Kalau sampai reshuffle itu hak prerogatif presiden," tegasnya.