Bahrain Copot Kepala Keamanan Negara

Setelah seminggu penyelidikan, Sheikh Khalifa digantikan Adel bin Khalifa Hamad al-Fadhel, yang sebelumnya menjabat sekretaris jenderal Dewan Pertahanan Agung Bahrain dan penasihat keamanan nasional raja.

Di bawah tekanan AS, pemerintah kerajaan yang beraliran Sunni menegaskan akan mematuhi temuan dari Komisi Penyelidik Independen Bahrain (BICI).

Sebelumnya, sebuah kesepakatan pembelian senjata senilai US$ 53 juta antara kedua negara itu sempat tertahan bulan lalu, ketika kongres AS dan departemen negara menyatakan hendak mempertimbangkan temuan-temuan dari laporan BICI dulu, baru melanjutkan penjualan.

BICI didirikan oleh sebuah dekrit kerajaan pada bulan Juni lalu, dan dipimpin oleh enam pengacara hak-hak internasional, menyusul kecaman internasional atas reaksi Bahrain terhadap protes yang dimulai Februari lalu.

Pemecatan itu termasuk penerapan darurat militer dan memanggil pasukan Saudi dan UEA sebagai bagian dari tindakan keras pemerintah kepada para pemprotes. Selain Sheikh Khalifa, pergantian pejabat akan dilanjutkan pada yang terlibat dalam pelanggaran dengan mengutip laporan BICI.

Saat ini, pemerintah Bahrain melalui kementerian dalam negeri sedang dalam proses perekrutan pakar keamanan AS dan Inggris untuk membantu pasukan polisi Bahrain dalam menjaga ketertiban, guna menghormati hak-hak dan kebebasan rakyat.

Pemerintah juga telah mengumumkan bahwa kode etik akan dikembangkan untuk pasukan polisi nasional, sesuai yang ditemukan oleh laporan BICI.

Sementara itu, Ali bin Saleh al-Saleh akan memimpin komisi nasional yang akan memeriksa rekomendasi penyelidikan itu. Bahkan, dua anggota oposisi partai Wefaq, kelompok politik terbesar di Bahrain, diminta untuk mengambil bagian dalam komisi, namun menolak lantaran tidak didekati secara langsung atau diberi kesempatan untuk memilih siapa yang mewakili mereka. Dalam pernyataannya, mereka mengaku "kecewa" pada perkembangan tersebut. (dun/wan)