Difitnah, Tambah Daftar Hantaman "Bencana" PKS

Menurut Tifatul dalam siaran pers yang diterima redaksi Selasa (22/3/2011), kejadian ini merupakan ujian bagi perjalanan dakwah PKS ke depan untuk tetap konsisten memberlakukan prinsip-prinsip reward dan punishment serta tegas menegakkan aturan organisasi.

"Sistem PKS sedang diuji, apakah kuat. AD/ART nya sedang ditantang, apakah sanggup menghadapi serangan balik seperti ini. PKS tidak boleh goyah", ujar Tifatul dalam siaran pers itu.

Tifatul juga menghimbau agar DPP PKS menjelaskan kepada publik atas tuduhan-tuduhan itu, agar tidak menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Karena disinyalir tuduhan-tuduhan yang disampaikan sudah berkembang menjadi fitnah, tidak semata ingin menegakkan kebenaran.

"Jangan sampailah terpancing emosi, sekalipun dituduh macam-macam, seperti NII korupsi, poligami dan sebagainya. DPP dapat menjelaskan semuanya dengan baik. Kalau emosi dijawab emosi, tidak akan menyelesaikan masalah", tambah Tifatul.

Tifatul juga menegaskan bahwa tidak ada perpecahan di internal PKS. Struktur PKS dari pusat sampai daerah tetap solid, setelah Mukernas bulan lalu di Yogyakarta. "1,5 juta orang kader PKS semua solid, tidak ada kepemimpinan ganda. Ini perlu dijelaskan, bukan konflik internal, tapi adalah gugatan dari salah seorang yang merasa hukuman yang diberikan atas yang bersangkutan tidak tepat. Jadi hal ini sekaligus merupakan masukan dan introspeksi bagi pembinaan kader PKS ke depan," ujar Tifatul.

"Kita perlu antisipasi, karena dinamika masyarakat hari ini sudah berubah. Para pengurus PKS pusat sangat dituntut, kesabaran dan kearifannya menghadapi berbagai masalah", imbau Tifatul.

Sementara itu, Nasib Partai Keadilan Sejahtera dalam koalisi partai pendukung pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih belum jelas. Sampai saat ini, PKS merupakan satu-satunya partai yang belum dipanggil Yudhoyono, Ketua Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, untuk membicarakan mengenai evaluasi koalisi.

"Belum ada panggilan dan pertemuan dengan Pak SBY," ujar Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, di gedung DPR kemarin. Dalam urusan ini, PKS tidak akan bertindak aktif untuk meminta pertemuan dengan Yudhoyono. Jika diundang, mereka akan datang, tapi jika tidak diundang, PKS akan diam. Bahkan, Anis menegaskan, mereka siap jika Yudhoyono mendepak PKS dari koalisi. “Tak ada masalah bagi PKS,” katanya.

Hubungan PKS dengan partai lain anggota koalisi memanas setelah partai ini bersama Partai Golkar mendukung usulan angket pajak dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir Februari lalu. Padahal, Partai Demokrat, PPP, PAN dan PKB menolaknya.

Menyikapi sikap PKS dan Golkar yang mbalelo itu, kemudian muncul desakan agar keduanya dikeluarkan dari koalisi, bahkan menteri asal kedua partai di kabinet dirombak. Namun, usulan itu tak direspons Yudhoyono. Dua pekan lalu, ia hanya menegaskan perlunya penataan ulang koalisi dengan mengajak komunikasi petinggi partai koalisi.

Untuk keperluan ini, Yudhoyono sudah bicara dengan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar. Namun, ia belum menjadwalkan untuk bertemu Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq hingga sekarang.

Jika nasib PKS belum mendapat kejelasan di koalisi, di sisi lain, Yudhoyono dikabarkan telah menyerahkan surat balasan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berkaitan dengan ajakannya masuk ke koalisi beberapa waktu lalu. Meski gagal mengajak Gerindra masuk koalisi, dalam surat itu, Yudhoyono berharap Gerindra bisa bekerjasama pada tahun-tahun mendatang.

"Surat Bapak Presiden telah dikirimkan beberapa hari lalu kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto,” kata Julian Aldrin Pasha, juru bicara kepresidenan melalui pesan pendek, kemarin. Surat Yudhoyono merupakan balasan dari surat Prabowo yang mengajukan sejumlah syarat jika ingin mengajak Gerindra masuk koalisi.