Kungkungan Ekonomi Vs Bahaya Masa Depan Seret SBY Dalam Dilema

"Dalam beberapa hari belakangan ini, kedamaian dan ketentraman yang kita jaga telah dinodai oleh mereka yang tak bertanggung jawab," katanya saat memberikan sambutan pada Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933 di Jakarta, Senin malam.

Presiden mengemukakan, rangkaian aksi teror yang dikemas dalam buku yang dipaketkan ini telah membuat masyarakat resah dan saling mencurigai.

Ia menandaskan masyarakat tidak boleh dibiarkan takut sehingga aparat keamanan harus secepatnya menangkap pelakunya.

"Kita tidak boleh membiarkan negeri kita menjadi tanah petualangan, kemurkaan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Presiden juga mengajak umat Hindu agar terus meningkatkan pengendalian diri agar ketenangan dan kedamaian bisa tercipta di Tanah Air.

"Ajakan ini juga berlaku bagi seluruh umat beragama di Indonesia," katanya pada acara yang dihadiri pula oleh banyak pejabat teras, diantaranya Wapres Boediono, Ketua MPR Taufiq Kiemas dan Ketua DPD Irman Gusman.

Sebelumnya, rancangan peraturan pemerintah tentang rokok yang isinya dengan tegas mencantumkan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor produk mengandung tembakau belum juga disahkan. Padahal, korban rokok sudah berjatuhan dan banyak diderita kaum marjinal.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat, berdasarkan hasil survei pada tahun 2007, sebanyak 1.127 orang meninggal setiap hari akibat rokok. Indonesia tercatat menempati peringkat ketiga dunia setelah China dan India sebagai negara dengan penduduk paling banyak mengonsumsi rokok.

"Dari 80 juta perokok aktif di Indonesia, 75 persen adalah orang miskin. Rokok menduduki skala prioritas kedua setelah beras," ujar Sudaryatmo, Pengurus Harian YLKI.

YLKI menilai, pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan kunci dari segudang permasalahan yang disebabkan oleh rokok. Namun, Sudaryatmo menambahkan, bicara soal regulasi tembakau, ada dua kubu yang saling berhadapan, yakni kubu ekonomi dan kesehatan.

"Dalam konteks internasional di banyak negara, ini sudah dimenangkan kubu kesehatan. Namun dalam konteksnya di Indonesia, karena secara ekonomi rokok memberikan kontribusi, situasi ini membuat tarik-menarik antara kubu kesehatan dan kubu ekonomi," ungkapnya.

Sudaryatmo menilai Presiden lebih pro-ekonomi dibandingkan kesehatan. Hal ini menurutnya terlihat saat Presiden turut meresmikan pabrik rokok di Pacitan. "Kuncinya ada di SBY, apa dia bisa keluar dari kungkungan penjara ekonomi atau dia lebih berpikir bahaya masa depan bagi generasi yang akan datang," tutupnya.

Diketahui, sampai saat ini pemerintah dan DPR telah merampungkan pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang tembakau. Perundang-undangan itu telah memasuki tahap finalisasi dan sudah sampai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera disahkan.

Sementara itu, pengamat politik Yudi Latief menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak ubahnya sutradara sinetron. Yudi mengemukakan hal itu terkait belum adanya pernyataan resmi Presiden Yudhoyono tentang maraknya teror bom buku belakangan ini.

"Presiden Yudhoyono mirip sutradara sinetron Indonesia yang pandai menata episode. Untuk memperpanjang jam tayang, logika kisah tidak penting. Yang penting bisa berakhir pada 2014," kata Yudi di sela-sela acara Mimbar Bebas di kampus Universitas Sayta Negara Indonesia, Jakarta Selatan.

Direktur Eksekutif Reform Institute ini mengemukakan, hal tersebut berbeda saat pengeboman di Ritz-Carlton (Mega Kuningan). "Saat itu Presiden langsung mengeluarkan kecaman, bahkan sudah sampai menunjuk pihak tertentu di balik pengeboman. Demikian pula saat penggerebekan gembong teroris dr Azhari dan Noordin M Top, Presiden mengeluarkan pernyataan resmi," tuturnya.

Yudi menduga ada tanda-tanda pembiaran agar isu bom buku ini tetap menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, strategi ini adalah cara bertahan penguasa dan mengalihkan tekanan yang dihadapi pemerintah dari masyarakat.

Menurut Yudi, pemerintah sedang menghadapi delegitimasi serius, baik di level internasional maupun nasional. Ia menjabarkan, di level internasional, citra pemerintahan sedang terpuruk oleh bocoran WikiLeaks yang diberitakan dua media Australia. "Apalagi kabar itu diangkat saat Wapres Boediono sedang melawat ke Australia. Itu (momentum yang dipilih) tentu ada maksud khusus dan benar-benar menampar pemerintahan Yudhoyono," tutur Yudi.

Di level nasional, kata Yudi, pemerintahan Yudhoyono sedang menghadapi delegitimasi terkait pernyataan pemerintahan gagal yang disampaikan tokoh-tokoh lintas agama.

"Pada level politik, ditariknya kembali dua partai politik yang dinyatakan akan didepak dari koalisi pemerintahan jelas memunculkan keraguan baru atas ketegasan Yudhoyono. Selain itu, ada pihak-pihak, yang sebelumnya telah didekati sebagai calon pengganti, pasti memiliki ketidakpuasan tertentu," papar Yudi.