DPR Dukung LPS Cairkan Dana Nasabah Century

Jika ada hambatan, LPS diminta memberitahu kepada DPR. "Skema yang diusulkan itu, LPS memiliki dukungan secara politik," kata Ketua Tim Pengawas, Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 6 April 2011.

"Kalau ada hambatan-hambatan, katakanlah di Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia, maka DPR akan mengurai hambatan itu."

Pram yang Wakil Ketua DPR ini menambahkan, persoalan pencairan dana nasabah ini memang tinggi tensinya. Untuk itu, DPR perlu benar-benar memberikan dukungan politik.

"Kenapa itu kami lakukan karena kami melihat LPS ada semacam ketidakmampuan. Walaupun mereka sepertinya melihat persoalan-persoalan bisa diselesaikan, tetapi karena mereka tidak memiliki perlindungan politik, tidak bisa melakukan itu," kata Pram. "Kali ini, karena saya memimpin rapat Timwas, perlindungan politik kami berikan."

Untuk itu, ke depan, DPR mengharapkan LPS berani memberikan hak nasabah yang belum terbayarkan. "Kalau memang ada hambatan di Menteri Keuangan, DPR akan memberikan surat ke Menteri Keuangan."

Ketua Dewan Komisioner LPS, Heru Budiargo, menyatakan, lembaganya akan berusaha yang terbaik. "Artinya, rekomendasi DPR ini bagian dari proses yang akan kami lakukan ke depan," katanya.

Heru menyatakan, persoalan dana nasabah ini tidak bisa dilakukan LPS sendiri. Harus ada masukan dari pemegang kebijakan lainnya seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

"Sebab kalau bicara stabilitas sistem keuangan, dan industri keuangan, tentunya LPS tidak sendiri. LPS koordinasi juga dengan BI, Menkeu, dan sebagainya. Jadi, governance di dalam pengelolaan bisnis keuangan memang demikian."

Heru menyatakan, LPS akan secepatnya menyusun skema kerja yang diminta DPR. LPS meminta waktu satu minggu untuk bisa bertemu DPR lagi membahas skema ini.

"Tentu dengan catatan, apakah penyelesaian itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, kami tidak tahu. Mungkin saja tidak memenuhi harapan," kata Heru.