Aroma Penghentian Pembangunan Gedung Baru DPR Mulai Tercium

"Bagaimana ini kan proses sudah berjalan. Dengan demikian kami pelajari dulu bagaimana kemungkinan kalau disuruh berhenti pembangunan gedung barunya," ujar Ketua FPD DPR, M Jafar Hafsah, Selasa (29/3/2011).

Jafar menuturkan, DPR membutuhkan gedung baru yang representatif. Namun demikian bukan berarti gedung baru DPR tetap dibangun di tengah kritik masyarakat.

"Demokrat sebenarnya pada prinsipnya hanya mengikuti rencana yang sudah berjalan melalui beberapa tahapan. Kita mengatakan gedung ini fungsional sesuai dengan kebutuhan DPR. Kemudian masyarakat memperbincangkan tentu harus kita lihat kembali," tutur Jafar.

Namun, Jafar menuturkan, hingga saat ini belum ada prosedur pembangunan gedung baru DPR yang mencurigakan. Meski pada saatnya FPD harus mengambil sikap tegas jika sudah dirasa perlu.

"Kami mengetahui persis prosedurnya sudah berjalan sesuai aturan. Tapi kami ingin agar semua dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah dimana semuanya harus ada keseimbangan dan transparansi," tandasnya.

Pada Juni mendatang, pembangunan gedung baru DPR mulai dilakukan. Setiap anggota DPR nantinya akan menempati ruang kerja yang nilainya nyaris Rp 800 juta, yakni sekitar Rp 799.920.000. Luas ruang kerja untuk setiap anggota DPR adalah 111,1 meter persegi. Luas gedung baru DPR ini secara keseluruhan adalah 157.000 meter persegi. Dana yang diperlukan untuk membangun gedung ini lebih dari Rp 1 triliun.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI juga masih kurang sepakat dengan mahalnya biaya pembuatan satu ruangan anggota dewan dalam rencana pembangunan gedung baru DPR RI mendatang. Menurut mereka, angka Rp 800 juta terlalu mahal jika dianggarkan hanya untuk satu ruangan anggota dewan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy mengatakan nilai itu terlalu besar untuk pembangunan sebuah ruangan kerja. "Rp 800 juta itu terlalu mahal, karena itu kan ngikuti perhitungan Kementerian PU," ungkapnya di Gedung DPR RI.

Menurutnya, angka itu harus dievaluasi ulang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kesederhanaan karena anggota dewan mencerminkan kondisi rakyat yang diwakilinya. Menurut politisi PAN ini, gedung baru nanti seharusnya dibangun sesederhana mungkin sesuai dengan kebutuhan yaitu sebagai tempat kerja satu anggota dewan, lima staf ahli dan satu sekretaris pribadi.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil juga berpendapat serupa. Menurutnya, harga Rp 800 juta itu terlalu mahal. Lagipula, menurutnya, tak perlu ada penambahan luas ruangan anggota dewan yang sekarang karena sebenarnya luas ruangan dewan yang sekarang sudah cukup layak.

"Kemahalan kalau Rp 800 juta. Mahal kali lah. Karena ruangan ini biasanya kan tempat duduk saja. Terima tamu kan enggak di ruangan. Biasanya terima di luar, di hotel atau di restoran. Kalau anggota kan biasanya datang ke kantor cuma sebentar terus langsung ikut rapat ini, rapat itu. Jadi enggak perlu lama juga di dalam ruangan," katanya.

Hanya saja, yang perlu dipikirkan adalah kenyamanan kerja para staf ahli yang memang bekerja di dalam gedung meski juga tak perlu ruangan yang terlalu besar pula. Menurut politisi PKS ini, Setjen sebenarnya cukup mempertimbangkan penambahan ruang kamar mandi atau toilet yang lebih banyak jumlahnya bagi anggota dewan. Selama ini, Nasir mengatakan jumlah kamar mandi yang terbatas menyulitkan aktivitas anggota dewan, baik setelah bekerja atau berolahraga di sekitar gedung DPR. Para anggota, lanjutnya, juga seringkali harus antre untuk buang air kecil, buang air besar, atau melakukan wudhu ketika bekerja di DPR.