Gerindra - Hanura Tolak Sahkan Kode Etik

Mereka keluar bukan karena menolak subtansi, namun karena merasa tidak dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan internal itu. Draf peraturan itu memang dimatangkan oleh Badan Kehormatan (BK) DPR. Sementara kedua fraksi itu sampai sekarang tidak memiliki perwakilan di komposisi keanggotaan Badan Kehormatan (BK) DPR.

’’Kalau kami tidak diikutkan, ini sangat melukai perasaan kami. Karena itu, lebih baik kami mengundurkan diri tidak ikut rapat paripurna ini,’’ kata anggota Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat saat menginterupsi sidang paripurna di Gedung DPR, kemarin (29/3).

Dengan walkout, Martin menyatakan fraksinya tak ikut bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Setelah itu, seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra kompak meninggalkan ruang sidang.

Anggota Fraksi Partai Hanura Erik Satria Wardhana juga langsung mengajukan interupsi. Dia menyampaikan Hanura juga ingin diakomodasi BK. Namun harapan ini tidak kunjung mendapat respon positif dari pimpinan dewan dan fraksi -fraksi lain. ’’Jadi, kami (walkout) bukan tidak menyetujui substansi. Ini cukup baik, sudah cukup positif untuk menegakkan citra DPR,’’ ujarnya.

Wakil Ketua BK Chaeruman Harahap mencoba mencegah aksi walkout. Dia menyatakan antara konsensus terkait kedudukan fraksi di BK dengan materi kode etik yang akan disahkan merupakan dua hal yang berbeda.

Gerindra dan Hanura, tegas Chaeruman, memang tidak bisa terakomodasi di BK yang memiliki 11 kursi, karena prinsip asas proporsionalitas dalam pengisian alat kelengkapan DPR. Hal ini diatur oleh UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). ’’Kalau memang ini (Peraturan DPR, Red) hasil yang baik, kita setujui saja. Masalah bagaimana kedudukan Gerindra dan Hanura di BK mari kita musyawarahkan kembali nanti,’’ kata politisi Golkar, itu.Saat ini, komposisi keanggotaan BK terdiri dari Partai Demokrat (3), Golkar (2), PDIP (2), PKS (1), PAN (1), PPP (1), dan PKB (1).

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang menjadi pimpinan sidang mengatakan pemerintah dan DPR telah bersepakat merevisi UU MD3 pada tahun 2011 ini. Melalui revisi ini, terbuka kemungkinan untuk mengakomodasi Gerindra dan Hanura di keanggotaan BK.

Sambil menunggu tuntasnya proses itu, lanjut Priyo, perwakilan Gerindra dan Hanura akan diposisikan sebagai observer dengan status anggota kehormatan. ’’Ini solusi paling masuk akal dan menghormati semuanya,’’ kata Priyo. Tapi, berbagai tawaran ini, tak mematahkan niat Gerindra dan Hanura untuk melanjutkan aksi walkout.

Usai paripurna, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husein mengatakan bahwa tawaran agar Fraksi Hanura menjadi anggota kehormatan saja tidak cukup. Karena setiap fraksi adalah setara di DPR. ’’Kami tidak setuju anggota kehormatan,’’ kata Saleh.

Menurut Saleh, sudah ada tawaran dari Hanura, agar dilakukan reposisi di sejumlah alat kelengkapan. Itu dilakukan supaya DPR tidak melanggar ketentuan UU 27/2009. ’’Sayangnya, tidak pernah ada kata sepakat diantara fraksi,’’ kata Saleh.
Dengan walkout ini, Saleh menegaskan Hanura tidak akan terikat oleh ketentuan kode etik BK. Apa yang diputuskan BK nantinya, bukan merupakan bagian dari Fraksi Partai Hanura. ’’Kita tidak akan mengirim anggota, sekalipun nanti dipanggil BK,’’ tandasnya.

Namun, Priyo menegaskan siapapun yang melalukan walkout dalam paripurna, bukan berarti tidak terikat aturan yang disahkan. Dalam konteks penetapan Undang Undang ataupun peraturan lain, seluruh unsur anggota dewan wajib mengikuti.

’’Dalam aturan DPR RI, yang menyatakan keberatan tidak menggugurkan peraturan atau Undang Undang,’’ kata Priyo.

Apalagi, kata Priyo, proses tertinggi di DPR adalah sidang paripurna. Sebagai pimpinan DPR, dirinya memaklumi sikap dari Gerindra dan Hanura atas aksi walkout itu. ’’Namun, ini mengikat kepada siapapun,’’ ujarnya.

Apakah opsi reposisi masih bisa dilakukan? Menurut Priyo, jika ada fraksi partai besar yang bersedia dikurangi, hal itu bisa saja dilakukan. Saat ini, kata dia, yang memungkinkan dikurangi jumlah anggotanya adalah Fraksi Demokrat dan Fraksi PDIP.

’’Kalau Golkar tidak mungkin, karena koefisiennya lebih kecil di BK. Persoalannya, (Demokrat dan PDIP) mau nggak mereka,’’ tandasnya.